2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di !uar KUHPidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika.
UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ... Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini mengatur tentang : Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana Ulasan lengkap : Ancaman Pidana bagi Pemberi dan Penerima ... Sep 04, 2012 · Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), b aik pelaku pe mberi maupun pe nerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta … Berita Harian Uu tipikor Terbaru dan Terlengkap
Untuk itu, menjawab pertanyaan Anda yang menanyakan soal penerapan kesalahan dalam pertanggungjawaban dalam Korporasi, dapat kami jawab bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi tersebut, misalnya UU Tipikor atau UU Lingkungan Hidup. TINDAK PIDANA KHUSUS - Sam Ratulangi University 2. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 3. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidana narkotika merupakan beberapa contoh dari tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersendiri di !uar KUHPidana. Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana ekonomi, psikotropika. PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KPK secara spesifik dikenal sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang
Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana". PERBEDAAN ANTARA PASAL 2 AYAT 1 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR Sering kita mempertanyakan apakah perbedaan antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU TIPIKOR. Penulis berupaya membedakan hal tersebut dengan membagi atas 3 perbedaan pokok, yaitu Subyek, Unsur dan Sanksi. Semoga bermanfaat www.kpk.go.id Created Date: 10/18/2019 3:12:54 PM (PDF) uu nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor | richo yudha ... (PDF) uu nomor 20 tahun 2001 tentang tipikor | richo yudha undang undang
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah yang sama, yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam praktek juga masih terdapat hal-hal yang terabaikan, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN … undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Pengertian Korupsi Menurut UU Tipikor - Islam Cendekia Di Indonesia korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” (PDF) UU NO 46 2009 Tipikor.PDF | kemal SW - Academia.edu
PERBEDAAN ANTARA PASAL 2 AYAT 1 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR
